DETONASI DENOTASI
Manusia adalah makhluk berbahasa (homo languens). Tanpa bahasa, manusia bukanlah manusia. Martin Heideger mengonfirmasi itu, dengan mengatakan, bahwa bahasa adalah rumah eksistensi. Ini relevan dengan eksistensi bahasa sebagai entitas paling utama dalam filsafat postmodernisme.
![]() |
| kita dan bahasa |
Dengan dan melalui bahasalah, manusia dapat dipahami. Bahasa merefleksikan dinamika kehidupan masyarakat penuturnya.
Fenomena perkembangan teknologi, misalnya telah banyak berpengaruh pada bahasa. Bagi anak-anak Manggarai generasi 90-an yang melewati malam dengan 'lampu gas' (petromak), tentu tak akan bingung bila mendengar istilah "spuer". Namun, tidak demikian halnya dengan anak-anak era digital seperti saat ini. Kata tersebut akan memunculkan 'polisi tidur' di dahi mereka. Mereka 'autobingung'.
Selain akibat yang telah disebutkan di atas, perubahan bahasa juga kerap kali diakibatkan perubahan sikap dan mental penuturnya. Dengan kata lain, bahasa adalah artefak yang merekam jejak degradasi moral manusia penggunanya.
Seringkali sebuah kata mengalami degradasi nilai rasa akibat sikap para anggota masyarakat tuturnya. Masyarakat cenderung memaksakan penggunaan kata untuk mengakomodasi berbagai ’kepentingannya’. Akibatnya, kata tidak lagi digunakan sesuai dengan makna denotasinya.
Positif dan negatifnya nilai rasa sebuah kata, kerap kali terjadi sebagai akibat digunakannya referen kata itu sebagai sebuah perlambangan. Jika referen kata itu digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif, maka akan bernilai positif; dan jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang negatif akan bernilai rasa negatif.
Ada banyak contoh penggunaan bahasa sebagai evidensi pernyataan tersebut. Nilai rasa negatif menjadi sorotan, di sini.
Kata "kebijaksanaan", misalnya. Denotasi kata tersebut bersifat positif, yakni 'kelakuan atau tindakan arif dalam menghadapi suatu masalah'. Fenomena sosial di masyarakat kemudian menjadikan kata tersebut berkonotosi negatif. Seorang pengendara sepeda motor yang ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas meminta "kebijaksanaan" dengan sejumlah duit kepada petugas, agar tidak diperkarakan.
Kata "kebijaksanaan", misalnya. Denotasi kata tersebut bersifat positif, yakni 'kelakuan atau tindakan arif dalam menghadapi suatu masalah'. Fenomena sosial di masyarakat kemudian menjadikan kata tersebut berkonotosi negatif. Seorang pengendara sepeda motor yang ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas meminta "kebijaksanaan" dengan sejumlah duit kepada petugas, agar tidak diperkarakan.
Contoh lainnya, orang tua murid yang anaknya tidak naik kelas mendatangi kepala sekolah untuk meminta "kebijaksanaan", agar anaknya dapat naik kelas. Untuk itu, orang tua murid tersebut pun bersedia memberi "kebijaksanaan" kepada kepala sekolah itu.
Dalam skala yang lebih besar, barangkali bisa dicontohkan pada berbagai 'kebijakan-kebijakan' yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, namun cenderung pro pada kepentingan kapitalis.
Untuk mengakomodasi kepentingan kapitalis yang hadir melalui para investor pertambangan semen misalnya, pemerintah mengeluarkan 'kebijaksanaan' relokasi kampung, jika tak mau dikatakan menggusur komunitas sosiokultural yang sejak lama berdiri di atas lahan eksploitasi. "Kebijaksanaan" membuat segolongan manusia kehilangan kampung dan tercerabut dari akar budayanya. Kontradiksi bukan?
Nasib kata "kebijaksanaan" tak jauh beda dengan nomina "birokrasi". Kata ini memiliki denotasi positif, yaitu sistem tata kelola pemerintahan hierarkial demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Namun suka atau tidak, kata ini kemudian mendapatkan konotasi negatif akibat buruknya sikap dan kualitas pelayanan birokrat-birokrat. Tak jarang, untuk mengurus surat-surat di kantor pemerintah kita pun sering diminta memberi "kebijaksanaan" oleh oknum petugas. Jika tidak diberi, urusan kita bakal mandek. Sering pula kita temukan masyarakat yang meminta "kebijaksanaan" agar urusan surat-suratnya diselesaikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku umum.
Nomina "pengertian" adalah kata yang akhir-akhir ini turut mengalami degradasi nilai rasa sebagai akibat sikap negatif penuturnya. Misalnya tampak pada tututan, "Untuk mengurus berkas itu tidak dipungut biaya apapun, hanya dimohon pengertian Anda". Tuturan ini sering kita dengar jika sedang berada di kantor-kantor pemerintah saat mengurus berkas-berkas penting. Munculnya penggunaan kata "pengertian" dalam konteks ini, agaknya sebagai substitusi bagi kata "kebijaksanaan".
Degradasi moral masyarakat penutur turut berpengaruh pada merosotnya nilai rasa bahasa. Tak berlebihan kiranya, jika dikatakan bahwa ulah masyarakat yang menggunakan kata atau istilah yang tidak sesuai dengan makna dasarnya merupakan 'detonator denotasi'.
Degradasi moral masyarakat penutur turut berpengaruh pada merosotnya nilai rasa bahasa. Tak berlebihan kiranya, jika dikatakan bahwa ulah masyarakat yang menggunakan kata atau istilah yang tidak sesuai dengan makna dasarnya merupakan 'detonator denotasi'.
☕☕☕
(Ame'd Ibell)








0 Comments:
Posting Komentar